Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) menghentikan ribuan perkara di sepanjang 2023. Penghentian perkara itu dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Pada 2023, total ada 2.445 perkara yang diajukan restorative justice.
Namun yang disetujui Kejaksaan sebanyak 2.407 perkara. "Berdasarkan Keadilan Restoratif, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif tahun 2023: 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023). Jumlah itu merupakan yang terbanyak dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni sejak 2020, di mana mekanisme restorative justice pertama kali dipakai.
Kejaksaan Agung Selesaikan 2.407 Perkara Lewat Mekanisme Restorative Justice Sepanjang 2023 Menhan Israel Sebut Gaza Bakal Mirip Tepi Barat, Tentara IDF Bebas Dar Der Dor Warga Palestina Tahun 2023, Kejaksaan Selesaikan 34 Perkara Lewat Restorative Justice
Sepanjang Tahun 2023, Kejari Cilegon Selesaikan Tiga Perkara Tipidum lewat Restorative Justice Calon Pemenang Pilpres 2024 Mulai Terlihat Jelang Pencoblosan, 6 Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Halaman all Licik, Pasukan Israel Nyamar Jadi Dokter, Bunuh 3 Warga Palestina di RS
Hamas Bangkit Tengah Israel Kehilangan Kendali, Kembali Kuasai Wilayah Utara Gaza Nasib Nagita Slavina Dipenjarakan Ayah Kandung, Gideon Kantongi Bukti dan Saksi, Raffi: Doakan Saja Halaman 4 Pada 2020 dan 2021, jumlah perakara yang dihentikan hanya mencapai ratusan, yakni masing masing 192 dan 388 perkara.
Sedangkan pada 2022, ada 1.456 perkara yang dihentikan melalui restorative justice. Jika ditotal, maka jumlah perkara yang dihentikan melalui restorative justice sejak 2020 mencapai lebih dari 4 ribu. "Sejak diterbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 4.443 perkara," kata Ketut.
Terkait restorative justice ini, Kejaksaan Agung membentuk 4.784 Rumah Restorative Justice dan 111 Balai Rehabilitasi sejak tahun 2020 hingga 2023. Di lingkungan Kejaksaan, Jamintel memiliki tugas membantu Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas di bidang tindak pidana umum, mulai dari prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, hingga pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terkait capaian ini, Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan bahwa ke depannya mesti terus dievaluasi.
Hal itu agar kinerja di tahun berikutnya lebih baik dari tahun ini. "Semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2024 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat," katanya.